Perkuat Ketahanan Pangan, Muhammadiyah Resmikan Badan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi — (Sumber: muhammadiyah.or.id)
SurabayaMaya.com — Muhammadiyah terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat sektor ketahanan pangan nasional. Langkah strategis ini diwujudkan melalui pembentukan Badan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi Muhammadiyah (BPPGM), sebuah entitas yang diproyeksikan menjadi pilar jangka panjang dalam pemenuhan gizi masyarakat Indonesia.
Awalnya, inisiatif ini bermula sebagai bentuk respons organisasi terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi oleh pemerintah. Namun, seiring berjalannya waktu, persyarikatan memutuskan untuk mengembangkan visi yang lebih luas dan mandiri. Bendahara Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Hilman Latief, menegaskan bahwa kehadiran BPPGM dirancang agar tidak bergantung pada program pemerintah semata, melainkan mampu bergerak secara berkelanjutan melalui perencanaan strategis yang matang.
Sebelum resmi bertransformasi menjadi BPPGM, Muhammadiyah sempat membentuk Koordinator Nasional (Kornas) Makan Bergizi Muhammadiyah (MBM). Langkah ini diambil sebagai upaya mengawal integritas program bantuan nutrisi agar terhindar dari risiko moral hazard. “Sejak November 2024 kita memulai dari nol, dan alhamdulillah hari ini sudah bertransformasi menjadi Badan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi Muhammadiyah,” ujar Hilman pada Ahad (26/4) di Gedoeng Moehammadijah, Kota Yogyakarta.
Kemandirian Operasional dan Standarisasi
Lebih lanjut, Hilman menjelaskan bahwa BPPGM sedang menyiapkan peta jalan atau roadmap organisasi yang komprehensif. Upaya ini dilakukan untuk memastikan badan tersebut memiliki otonomi dalam pengelolaan sumber daya dan operasional. Fokus utama dalam waktu dekat adalah merumuskan sistem manajerial yang solid bagi seluruh unit di bawah naungannya.
“Ke depan, BPPGM akan menyusun standarisasi proses bisnis, model investasi, dan struktur keuangan agar seluruh SPPG memiliki acuan yang seragam,” ungkap Hilman. Dengan adanya standarisasi ini, diharapkan setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia dapat beroperasi secara profesional dan akuntabel.
Capaian Luas di 30 Provinsi
Sementara itu, Direktur BPPGM, M. Nurul Yamin, memaparkan data progresif mengenai jangkauan layanan Muhammadiyah. Hingga saat ini, program tersebut telah menyentuh 30 provinsi dan 143 kabupaten/kota di penjuru tanah air, dengan jumlah penerima manfaat mencapai 404 ribu orang.
Berdasarkan data per 25 April 2026, tercatat sebanyak 197 SPPG Muhammadiyah telah beroperasi secara aktif. Selain itu, terdapat 21 unit yang sedang menjalani tahap verifikasi dan validasi, serta 102 unit lainnya yang saat ini masih dalam proses pembangunan fisik maupun sistem.
Dalam pengelolaannya, Yamin menegaskan bahwa BPPGM berpijak pada nilai-nilai fundamental organisasi. “Kami menekankan bahwa program MBM ini berdiri di atas tiga pilar utama, yakni keamanan pangan, tata kelola yang amanah dan profesional, serta ekosistem berkelanjutan,” tegas Yamien.
Muhammadiyah tidak hanya memandang inisiatif ini sebagai distribusi bantuan pangan semata. Program ini juga diposisikan sebagai momentum penting untuk membangun ekosistem ekonomi yang lebih luas. Melalui pemberdayaan masyarakat di sekitar lokasi pelayanan, Muhammadiyah berharap BPPGM mampu memberikan dampak signifikan bagi perbaikan kualitas nutrisi generasi masa depan sekaligus mendorong roda ekonomi lokal secara mandiri dan berkelanjutan.
Posting Komentar